"Ilustrasi: Generated by AI"
Purwakarta, 6 April 2025 – Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kembali menerapkan kebijakan tarif impor yang agresif. Mulai 5 April 2025, AS resmi memberlakukan tarif dasar sebesar 10% terhadap sebagian besar barang impor. Langkah ini diperkuat dengan rencana tarif tambahan hingga 32% bagi negara-negara yang memiliki surplus dagang dengan AS, termasuk Indonesia.
Apa Dampaknya bagi Indonesia?
1. Ekspor Terancam Lesu
Barang-barang unggulan Indonesia seperti produk tekstil, alas kaki, furnitur, elektronik, karet, kelapa sawit, dan produk perikanan berpotensi mengalami penurunan permintaan karena harga jual di pasar AS menjadi lebih mahal. Ini dapat menurunkan daya saing produk lokal di pasar global, terutama jika dibandingkan dengan negara pesaing yang tidak terkena tarif tinggi.
2. Industri Dalam Negeri Terdampak
Industri manufaktur yang bergantung pada ekspor ke Amerika bisa mengalami penurunan produksi. Hal ini berdampak langsung pada tenaga kerja, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penurunan pendapatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi pemasok dalam rantai produksi ekspor.
3. Tekanan pada Pertumbuhan Ekonomi
Mengingat AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, kebijakan tarif ini bisa mengurangi nilai ekspor nasional dan memengaruhi neraca perdagangan. Hal ini juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang sudah tidak stabil.
4. Ketidakpastian Investasi Asing
Investor asing cenderung berhati-hati ketika melihat kebijakan dagang yang tidak bersahabat. Hal ini dapat memperlambat arus masuk investasi baru ke Indonesia, khususnya di sektor yang menargetkan pasar ekspor Amerika.
Langkah Indonesia?
Pemerintah merespons dengan mengatur rencana diplomatik, termasuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington D.C. untuk membuka ruang negosiasi. Selain itu, Indonesia tengah mengupayakan optimalisasi fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang memungkinkan pembebasan bea masuk untuk produk tertentu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya langkah antisipatif dari semua pihak, termasuk ASEAN, agar kawasan ini tetap stabil di tengah ketegangan perdagangan global yang meningkat.
Redaksi : Sukapurwa News
