Purwakarta – KGP.Ramlan Samsuri, S.E., C.L.A., atau yang lebih dikenal sebagai Kakang Prabu,dari Lembaga Dinasty Kaluhuran Galuh Pakuan Padjadjaran ( KGPP ) The Big Family of Nusantara angkat bicara menanggapi pernyataan sejumlah pihak pemerintah di Jawa Barat yang menuding bahwa organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM menjadi penghambat masuknya investor di daerah. Menurutnya, tudingan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga cenderung menyudutkan peran pengawasan rakyat terhadap jalannya pembangunan.
Kakang Prabu, yang saat ini juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan LSM GMBI dan juga dewan kehormatan serta pembina di beberapa ormas lainnya menilai bahwa narasi tersebut justru mengaburkan masalah utama yang ada di lapangan: birokrasi yang berbelit, lamban, dan sarat praktik pungutan liar (pungli).
“Kalau pemerintah mau bicara hambatan investasi, jangan hanya lihat Ormas dan LSM. Lihat juga ke dalam: bagaimana proses perizinan yang bertele-tele, bagaimana oknum-oknum di birokrasi dan instansi teknis justru menciptakan ruang korupsi dalam setiap tahapnya,” tegas Kakang Prabu saat ditemui di sela kegiatan sosialnya, Rabu (10/04).
Ia meminta agar pemerintah tidak asal tuduh tanpa data dan bukti, dan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem perizinan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurutnya, Ormas dan LSM hadir sebagai kontrol sosial, dan merupakan mitra strategis dalam mencegah penyimpangan pembangunan.
“Jangan jadikan LSM sebagai kambing hitam. Kalau ada satu dua oknum nakal, jangan pukul rata. Sama halnya, kita juga bisa tunjuk banyak oknum pejabat yang justru menjadikan izin usaha sebagai ladang bisnis pribadi,” tandasnya.
Kakang Prabu juga mengingatkan bahwa membangun iklim investasi yang sehat bukan berarti membungkam suara rakyat, melainkan menciptakan ekosistem yang bersih, transparan, dan adil bagi semua pihak—termasuk masyarakat sekitar yang kerap kali dirugikan oleh aktivitas perusahaan yang tidak mematuhi norma lingkungan dan sosial.
“Kalau memang pemerintah serius ingin mendatangkan investor, mulai dulu dari diri sendiri. Bersihkan dulu birokrasi, pangkas pungli, permudah izin, dan libatkan masyarakat dalam prosesnya. Jangan asal lempar tuduhan,” pungkasnya.
Pernyataan keras dari Kakang Prabu ini menjadi tamparan telak bagi pemerintah yang kerap kali berlindung di balik jargon investasi, namun menutup mata terhadap persoalan internal yang sudah menjadi rahasia umum.
Red:Sukapurwa News
