Purwakarta – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PERMATA) menggelar aksi pada Senin 24/02/2025 sebagai bentuk respons terhadap visi dan misi Bupati baru ke depan. Aksi ini bertujuan untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan justru merugikan masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan dan beasiswa yang menjadi perhatian utama generasi muda.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pentingnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Mereka mengingatkan bahwa jika tidak ada perubahan dalam kebijakan pemerintah dalam waktu dekat, maka krisis kepercayaan terhadap pemerintah bisa semakin membesar.
"Paling tidak, aksi demonstrasi ini akan terus menjadi guncangan bagi pemerintahan yang secara faktual telah mengalami penurunan dukungan dari masyarakat," ujar salah satu mahasiswa yang tergabung dalam PERMATA.
Namun, mahasiswa merasa kecewa karena audiensi yang diharapkan tidak berjalan sesuai ekspektasi. Mereka diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang bukan merupakan pemangku kebijakan Utama dalam pemerintahan daerah dan Lebih nya lagi Bukan Sebagai FORKOPIMDA Kabupaten Purwakarta.
Koordinator aksi, Salman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons pemerintah.
"Aksi ini merupakan akumulasi dari kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah yang belum menunjukkan komitmen nyata dalam mendengarkan suara elemen masyarakat, terutama organisasi kepemudaan. Oleh karena itu, kami akan mengajukan kembali audiensi dengan sikap yang lebih tegas," tegasnya.
Lebih lanjut, Salman menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengajak elemen masyarakat, termasuk pemuda dan organisasi kepemudaan di Purwakarta, untuk ikut serta dalam perancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun program-program lainnya yang berdampak langsung pada rakyat.
"Kebijakan yang diambil tidak boleh hanya berangkat dari imajinasi semata, tetapi harus berdasarkan data konkret. Pemerintah daerah juga harus menerapkan prinsip meritokrasi, memastikan bahwa posisi strategis dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan berpihak kepada masyarakat," pungkas Salman.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah, memastikan janji-janji yang telah disampaikan benar-benar direalisasikan untuk kesejahteraan rakyat Purwakarta.
Purwakarta, 24 Februari 2025 | Laporan oleh Ikhsan Adzkar, Redaksi Sukapurwanews
