Magelang, Sukapurwanews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) bukan bertujuan untuk membentuk mereka menjadi militeristik. Sebaliknya, kegiatan ini dirancang agar kepala daerah dapat menginternalisasi berbagai nilai penting, salah satunya kedisiplinan.
"Kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tetapi ada nilai-nilai penting yang juga berlaku dalam kehidupan, termasuk di dunia swasta, seperti disiplin dan ketepatan waktu," ujar Mendagri di hadapan awak media setelah membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa retret yang berlangsung mulai 21 hingga 28 Februari 2025 ini bertujuan untuk membangun kedisiplinan kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan pembekalan ini, diharapkan para kepala daerah mampu menerapkan disiplin waktu dalam aktivitas kerja mereka.
"Supaya nanti ketika berada di tempat kerja masing-masing, jika mereka menetapkan rapat pada pukul 09.00, maka benar-benar dimulai tepat waktu," tegasnya.
Selain kedisiplinan waktu, kepala daerah juga diberikan pelatihan terkait kebersihan dan kerapihan. Sebagai contoh, mereka diwajibkan memastikan kebersihan tempat tidur sebelum meninggalkan tenda. Menurut Mendagri, kebersihan merupakan bagian dari nilai kedisiplinan yang juga diterapkan dalam dunia swasta, dan sangat relevan bagi birokrasi yang memiliki tugas utama dalam melayani masyarakat.
Selain itu, retret ini juga menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk membangun jejaring dan mempererat komunikasi satu sama lain. Mendagri mengaku menyaksikan langsung bagaimana interaksi dan diskusi antara kepala daerah berlangsung selama kegiatan. Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah ruangan yang dapat digunakan oleh para kepala daerah untuk bertukar gagasan dan pengalaman.
Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, retret ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah serta meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing.***
Sumber: Puspen Kemendagri | Editor: Yadi
