Notification

×

Iklan 970𝚡250

Menu Bar

Mitigasi Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Purwakarta Gelar Rakor

21 Januari 2025 | Januari 21, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-02-24T09:48:31Z

 



PURWAKARTA - Di Kabupaten Purwakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Guna memastikan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan sebagaimana mestinya, Pemkab Purwakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah instansi daerah terkait.


Rapat yang dipimpin Sekda Purwakarta Norman Nugraha ini digelar di Aula Janaka, Kompleks Setda Purwakarta, Senin 20 Januari 2025. Hadir sejumlah perwakilan instansi daerah terkait antara lain; Disdik, Dispangtan, Diskanak, DKUPP, Dinkes, BKAD dan Diskominfo.


“Sejumlah persiapan sedang kita bahas agar program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan sejumlah instansi terkait di daerah. Misalnya soal alokasi anggaran MBG yang disimpan di Kementerian Pendidikan, hal ini sedang dalam proses. sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri,” kata Norman Nugraha kepada media.


Menurutnya, MBG diluncurkan di Purwakarta pada awal Januari lalu, di bawah koordinasi Kodim 0619 dan Yayasan Al-Muhajirin dengan total 10 sekolah yang sudah berjalan.


“Ada beberapa model yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengelolaan MBG sebagai unit layanan, yaitu; swakelola, kolaborasi kelembagaan, kolaborasi pihak ketiga, wilayah 3T dan hybrid. Di Kabupaten Purwakarta , ada sekitar 165.140 siswa SD dan SMP yang menerima manfaat program tersebut,” kata Norman.


Di dalamnya juga dirinci segala koordinasi yang akan dilakukan dengan sejumlah perangkat daerah, antara lain; untuk Dispangtan menyiapkan tempat makan bergizi untuk penyiapan bahan MBG dan menguji makanan dengan rapid test, pestisida atau lainnya. “Untuk Diskanak fokus menyiapkan bahan makanan seperti telur, ayam, dan ikan,” kata Norman.


Sedangkan bagi DKUPP untuk dapat mengkoordinasikan detail pengolahan ikan dari pengusaha di UMKM Purwakarta sebagai pilihan menu MBG karena jika pelaksanaan MBG dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka akan terjadi kekurangan barang dan harganya tidak akan meroket.


Untuk Kementerian Kesehatan akan mengkoordinasikan uji gizi dan evaluasi menu MBG. Sedangkan untuk BKAD masih menunggu kontraknya, apakah anggaran ini hanya untuk pembelian makanan dan minuman atau harus dianggarkan juga untuk biaya masak dan akomodasi, kata Norman.


Diketahui, dalam agenda Rakor tersebut turut hadir Wakil Bupati Purwakarta terpilih, Abang Ijo Hapidin. (Diskominfo Purwakarta)


Red/sukapurwanews.com

×
Berita Terbaru Update